Sejarah BPD
Desa Bungko
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bungko adalah “parlemen desa” yang lahir dari gelombang otonomi daerah pasca-Reformasi 1998. Sebagai pengganti Lembaga Musyawarah Desa (LMD), BPD Bungko hadir untuk mengawal demokrasi desa — dari membahas dan menyepakati Perdes bersama Sangadi, mengawasi APBDes, hingga menyalurkan aspirasi warga dari seluruh dusun.
Dari LMD ke BPD: Evolusi Demokrasi Desa
BPD bukan lembaga yang muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil evolusi panjang lembaga perwakilan desa di Indonesia — dari tradisi musyawarah pra-kolonial, LMD di era Orde Baru, hingga BPD di era Reformasi.
Tradisi Musyawarah Desa
Lembaga perwakilan desa tumbuh organik dari tradisi musyawarah masyarakat agraris Indonesia. Keputusan desa diambil melalui rembuk warga.
UU No.19/1965 tentang Desapraja
Istilah Lembaga Musyawarah Desa (LMD) mulai muncul. Namun dalam praktiknya, LMD belum memiliki posisi tawar yang kuat terhadap Kepala Desa.
Era LMD Orde Baru
LMD menjadi perpanjangan tangan Kepala Desa. Kepala Desa bahkan menjabat sebagai ketua LMD, sehingga fungsi kontrol melemah.
Era BPD (Reformasi)
UU No.22/1999 melahirkan Badan Perwakilan Desa, disempurnakan menjadi Badan Permusyawaratan Desa melalui UU No.32/2004 dan UU No.6/2014.
Kelahiran BPD di Desa Bungko
Di Desa Bungko, BPD dibentuk sebagai bagian dari implementasi otonomi daerah di awal 2000-an. Anggota BPD dipilih dari perwakilan tiap dusun melalui musyawarah dan penetapan. Sejak saat itu, BPD Bungko menjadi mitra kritis Sangadi dalam menyusun kebijakan desa — bukan sekadar stempel, melainkan penyeimbang kekuasaan di tingkat desa.
Tonggak Kepemimpinan BPD Bungko
Perjalanan kepemimpinan dan kiprah BPD Bungko dari masa ke masa, berdasarkan arsip publik, pemberitaan, dan dokumen resmi desa.
Pembentukan BPD Bungko
Seiring implementasi otonomi daerah pasca-Reformasi, BPD Bungko dibentuk sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa. Anggota dipilih dari perwakilan tiap dusun melalui musyawarah dan penetapan. BPD menggantikan peran LMD yang dianggap kurang efektif dalam mengawasi pemerintahan desa.
Adaptasi Kelembagaan & Penguatan Tata Tertib
BPD Bungko menjalani transisi dari LMD menjadi BPD sesuai regulasi yang berlaku (UU No.22/1999 dan UU No.32/2004). Fokus awal: menyusun tata tertib, membangun hubungan kemitraan dengan Sangadi, serta mulai membahas Raperdes APBDes secara rutin.
Penguatan Pasca UU Desa No.6/2014
Dengan terbitnya UU No.6/2014 tentang Desa, BPD Bungko memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan. BPD mulai aktif membahas Perdes APBDes, RPJMDes, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan. Penelitian akademik UNG (2019) menyimpulkan BPD Bungko sudah menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sesuai regulasi.
Era Ketua Taha Boroma: Advokasi Drainase
Di bawah Ketua Taha Boroma, BPD Bungko menyoroti persoalan drainase yang menyebabkan rumah warga terendam saat hujan. Isu ini disuarakan dalam Musrenbang Kota Kotamobagu 2019 dan menjadi salah satu prioritas pembangunan.
Era Ketua Kautsar Muri Gonibala, SE: Pengawasan Kritis
Ketua Kautsar Muri Gonibala, SE memimpin BPD Bungko dengan fungsi pengawasan yang sangat aktif. BPD melayangkan dua surat permintaan klarifikasi kepada Sangadi terkait dugaan penyalahgunaan dana desa — mencakup RPJMDes, RKPDes, APBDes, LKPJ, hingga pajak yang belum disetor. BPD juga mengawal proses PAW Sangadi dan pembentukan panitia PilSang.
Era Ketua Saprudin Paputungan: Musdes APBDes Perubahan
Ketua Saprudin Paputungan, S.Pd memimpin Musdes Penetapan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021. Fokus pada percepatan realisasi anggaran dan penyusunan RKPDes 2022. BPD juga aktif mendorong pemberdayaan masyarakat melalui alokasi APBDes yang tepat sasaran.
Pemilihan Anggota BPD Serentak
Bersama 5 desa lain di Kecamatan Kotamobagu Selatan (Kopandakan 1, Tabang, Poyowa Besar 1, Poyowa Besar 2, Poyowa Kecil), Desa Bungko menggelar pemilihan anggota BPD secara serentak pada 9 Juni 2022. Pemkot Kotamobagu melalui Dinas PMD memantau langsung proses pemilihan. Ini menandai babak baru regenerasi kepemimpinan BPD.
Era Ketua Erick Alvayeit Paputungan
Di bawah kepemimpinan Erick Alvayeit Paputungan, BPD Bungko mengawal Musdes Penetapan RPJMDes 2022–2028 menjadi Perdes (2023). BPD juga menyepakati prioritas pembangunan lapangan olahraga dan balai desa (2025), serta melakukan evaluasi mendalam terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Sangadi. Fokus: digitalisasi layanan dan keterbukaan informasi publik.
Ketua BPD Bungko
Berdasarkan catatan publik dan pemberitaan, berikut ketua BPD Bungko yang memimpin dari masa ke masa.
Taha Boroma
Menyoroti persoalan drainase dalam Musrenbang Kota Kotamobagu 2019. Rumah warga Bungko terendam saat hujan — isu ini menjadi prioritas pembangunan kota.
Kautsar Muri Gonibala, SE
Memimpin pengawasan kritis terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa. Melayangkan surat kedua permintaan berkas APBDes, LKPJ, dan pajak ke Sangadi dengan tembusan Inspektorat.
Saprudin Paputungan, S.Pd
Memimpin Musdes Penetapan APBDes Perubahan 2021. Mendorong percepatan realisasi anggaran dan penyusunan RKPDes 2022 untuk pemberdayaan masyarakat.
Erick Alvayeit Paputungan
Mengawal RPJMDes 2022–2028 menjadi Perdes. Menyepakati prioritas lapangan olahraga & balai desa. Mengevaluasi LPPDes Sangadi 2023. Mendorong digitalisasi dan keterbukaan informasi.
Catatan: Daftar ini disusun berdasarkan pemberitaan publik dan arsip digital yang tersedia. Data periode awal BPD Bungko masih dalam penelusuran arsip desa.
Apa yang Dilakukan BPD Bungko?
Berdasarkan UU No.6/2014 tentang Desa Pasal 55–65 dan Permendagri No.110/2016, BPD memiliki tiga fungsi utama yang dijalankan secara konkret di Desa Bungko.
Membahas & Menyepakati Perdes
Bersama Sangadi membahas Raperdes APBDes, RPJMDes, RKPDes, dan peraturan strategis lainnya. BPD Bungko telah membahas dan menetapkan RPJMDes 2022–2028, APBDes Perubahan 2021, serta berbagai Perdes lainnya.
Mengawasi Kinerja Pemdes & APBDes
Mengawasi realisasi APBDes, kinerja Sangadi dan perangkat desa, serta kemungkinan penyelewengan kebijakan. Penelitian UNG (2019) menyimpulkan BPD Bungko telah menjalankan fungsi pengawasan secara optimal — termasuk permintaan klarifikasi atas dugaan penyalahgunaan dana desa.
Menampung & Menyalurkan Aspirasi
Menjadi jembatan aspirasi dari seluruh dusun di Desa Bungko — dari infrastruktur (drainase, jalan), pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat. BPD juga menyelenggarakan reses dan Musdes untuk menyerap aspirasi warga.
Peran Strategis BPD Bungko
Yang Sudah Dilakukan BPD Bungko
Bukan sekadar formalitas. Berikut jejak nyata kiprah BPD Bungko yang terdokumentasi di ruang publik.
Musdes RPJMDes 2022–2028
BPD Bungko mengawal dan menetapkan Rancangan RPJM Desa Bungko 2022–2028 menjadi Peraturan Desa. Ketua BPD menyatakan telah mencermati seluruh tahapan sesuai regulasi — 18 indikator SDGs ditargetkan tuntas 100%.
Musdes APBDes Perubahan 2021
BPD bersama Pemdes menggelar Musdes Penetapan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021. Fokus: percepatan realisasi anggaran dan penyusunan RKPDes 2022 untuk pemberdayaan masyarakat.
Pengawasan Dugaan Penyalahgunaan Dana
BPD Bungko melayangkan dua surat permintaan klarifikasi kepada Sangadi terkait RPJMDes, RKPDes, APBDes, LKPJ 2016–2018, serta pajak yang belum disetor. Surat ditembuskan ke Inspektorat Kotamobagu.
Advokasi Drainase ke Musrenbang Kota
Ketua BPD Taha Boroma menyuarakan persoalan drainase Bungko dalam Musrenbang Kota Kotamobagu. Saat hujan satu jam, rumah warga terendam — isu ini menjadi salah satu prioritas pembangunan kota.
Evaluasi LPPDes Sangadi 2023
BPD Bungko menggelar rapat internal evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Sangadi Tahun 2023 di Sekretariat BPD. Rapat dipimpin Ketua Erick Alvayeit dan menekankan evaluasi mendalam terhadap catatan LPPDes.
Prioritas Pembangunan 2025
BPD dan Pemdes Bungko menyepakati dua prioritas pembangunan: lapangan olahraga dan balai desa. Keputusan diambil melalui musyawarah dengan mempertimbangkan masukan berbagai pihak. BPD berharap tidak ada refocusing anggaran.
Landasan Konstitusional
BPD Desa Bungko
Seluruh peran, fungsi, dan kiprah BPD Bungko dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari UU Desa hingga Perda Kota Kotamobagu.
Menuju BPD yang Lebih Kuat
Perjalanan BPD Bungko tidak lepas dari tantangan. Namun dengan komitmen dan sinergi, BPD Bungko terus berbenah.
Tantangan yang Dihadapi
Harapan & Komitmen
Ingin Tahu Lebih Lanjut?
Pelajari visi & misi BPD Bungko, atau sampaikan aspirasi Anda melalui layanan E-Aspirasi yang terintegrasi.